IMG-20250721-WA0007

Kaltaraberkisah.com, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Halim Perkasa, menggelar kegiatan reses masa persidangan II tahun 2025 di Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim menyerap berbagai aspirasi warga yang mayoritas mengeluhkan persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan, jaringan listrik, serta minimnya akses komunikasi dan informasi di wilayah blank spot.

Namun dari sejumlah persoalan yang diutarakan warga, isu pembebasan lahan menjadi sorotan utama. Menurut Halim, pembebasan lahan di Kampung Baru meliputi hak atas tanah dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

“Persoalan pembebasan lahan ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait harus bekerja sama agar proses ini berjalan adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” tegas Halim.

Ia menyadari, tidak semua keluhan masyarakat dapat langsung dijawab eksekutif. Menurutnya, skala prioritas menjadi kunci untuk menentukan mana yang harus segera ditangani, dan mana yang menjadi program jangka panjang yang penanganannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah (APBD).

“Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan. Karenanya, penentuan prioritas sangat penting agar pembangunan, baik fisik seperti jalan, jembatan, maupun non-fisik seperti pelatihan atau penyuluhan, dapat terakomodir secara bertahap,” jelasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, aspirasi yang diterima dalam reses akan dibawa dalam forum resmi DPRD, baik dalam pandangan fraksi maupun melalui koordinasi langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami akan sampaikan secara resmi agar bisa ditindaklanjuti oleh OPD. Biasanya ada proses pembahasan, penyusunan rencana aksi, dan pengalokasian anggaran jika memungkinkan,” ujarnya.

Reses ini menjadi bagian penting dalam jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.(ry)

Views: 14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *