Bulungan – Dinamika politik Partai Golkar Kalimantan Utara semakin memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) untuk pemilihan ketua baru.
Selain sejumlah kader internal yang mulai disebut-sebut, rumor juga beredar bahwa ada figur non-kader dari Tarakan yang tengah mempertimbangkan untuk maju.
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan DPP Golkar pada April lalu, terdapat sepuluh syarat bagi calon ketua provinsi.
Mayoritas poin mengatur pengalaman organisasi, loyalitas, serta keanggotaan minimal lima tahun berturut-turut.
Namun, perhatian publik kini tertuju pada syarat ke-10, Syarat ke-10 ini memberikan peluang luar biasa bagi figur yang mungkin tidak memenuhi ketentuan lain.
Dalam Juklak disebutkan, seseorang tetap dapat maju sebagai calon ketua jika memperoleh izin langsung dari Ketua Umum DPP Golkar, Ketentuan ini dinilai membuka pintu bagi tokoh eksternal atau non-kader yang memiliki visi membesarkan partai, termasuk rumor yang berkembang di Tarakan.
Meski isu kandidat makin ramai, pemilihan resmi tetap menunggu jadwal Musda dari DPP. Hak suara berada di tangan pengurus kabupaten/kota, organisasi sayap, dan pihak pendiri partai.
DPP tidak menunjuk langsung ketua, melainkan hanya memfasilitasi mekanisme Musda.Melalui sambungan telepon, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tana Tidung, Heri Rizal, menilai dinamika ini wajar.
“Semua kader, baik dari Tarakan, Bulungan, maupun daerah lain, punya hak untuk maju. Bahkan kader senior maupun petahana sah untuk mencalonkan diri. Yang menentukan tetap para pemilik suara di arena Musda,” ujarnya.
Heri Rizal menambahkan, Golkar Kaltara memiliki banyak kader mumpuni. Beberapa nama yang dinilai layak antara lain Ibu Hj. Laila (Ketua Golkar Tarakan) dan kader senior, Adinata Kusuma (kader muda Golkar sekaligus Sekjen AMPI), Robinson Tadem (Ketua Golkar Malinau)—ketiganya juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara—serta Ketua Golkar petahana sekaligus Bupati Bulungan, Sarwani.
“Golkar punya banyak pilihan. Baik kader internal maupun kader eksternal (setelah mendapat diskresi dari Ketua DPP Partai Golkar). Yang penting niatnya membesarkan partai,” tegasnya.
Musda Golkar Kaltara diperkirakan akan menjadi momen penting bagi konsolidasi partai beringin di provinsi termuda Indonesia itu. Para pengurus berharap proses berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat basis partai serta mengakomodasi dinamika politik daerah.(udb)
